DPR RI telah mengesahkan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis (20/3). Merespons hal ini, publik menyuarakan adanya penolakan dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan.

Kemenkeu menerbitkan PMK Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur tata cara pengelolaan anggaran OJK. Aturan ini ditujukan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas keuangan tanpa mengganggu independensi lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut.

DPR RI mengesahkan RUU KUHAP, aturan yang berisi pedoman tata cara pelaksanaan kewenangan para penegak hukum, yang dinilai oleh masyarakat terlalu terburu-buru dan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Masyarakat juga menyoroti sejumlah perubahan substansi RUU KUHAP. Berikut ulasannya.

Pemerintah menerbitkan aturan tentang Layanan Pos Komersial, yang salah satu kebijakannya mengatur tentang pembatasan fitur gratis ongkos kirim. Merespons hal ini, Komdigi memberikan penjelasan terkait kebijakan tersebut dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan. Berikut ulasannya.

DPR RI telah mengesahkan revisi UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis (20/3). Merespons hal ini, publik menyuarakan adanya penolakan dan sejumlah pihak pun turut memberikan pandangan.